Peraturan menteri yang memuat tentang penambahan mobil dinas untuk menteri dan pejabat setingkat memicu kontroversi. Pengamat Kebijakan Publik, Riant Nugroho melihat kebijakan ini merupakan ruang dimana pada periode selanjutnya terdapat justifikasi untuk melakukan belanja kapanpun juga, bagaikan membuka keran yang tertutup, Sabtu (25/4/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id