DPR Revisi UU Pilkada, Pengamat: Aspirasi Rakyat Harus Pilihan Utama

Githa Farahdina • 22 Agustus 2024 21:56
Saat ini tengah tejradi polemik antara keputusan Mahkamah Konstitusi dengan Baleg DPR RI terkait batas pencalonan gubernur-wakil gubernur.

Sikap DPR itu memperlihatkan mereka sama sekali tidak memperdulikan kepentingan atau mengawal aspirasi rakyat, serta mengesampingkan pendidikan politik yang seharusnya menjadi teladan dan mendewasakan masyarakat.

"Terkadang DPR memilih mana bagian pusat pengadilan yang menguntungkan, bukan pusat pengadilan yang diinginkan masyarakat, tentu dalam politik kalau dilihat dalam sebuah manufer itu semua orang bisa, tetapi ada kondisi rakyat juga pilihan utama," ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic/ Pengamat Politik Arifki Chaniago

Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id

Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News


(rzs)

Medcom Nasional Pilkada Mk halalkan politik dinasti