Kasus korupsi kepala daerah berpotensi menimbulkan kompilkasi. Dalam kasus Abdullah Puteh misalnya muncul polemik penonaktifan Puteh. Saat itu, pemerintah dan KPK berpegang pada payung hukum yang berbeda. Kini, sudah ada aturan main yang lebih jelas bagi kepala daerah bermasalah hukum. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id