Geger Putusan Vonis Dua Penyerang Novel Baswedan

Medcom Nasional novel baswedan
Medcom • 17 Juli 2020 18:10
Persidangan perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan memasuki babak akhir. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis selama 2 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan 1,5 tahun penjara kepada Ronny Bugis.

Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Ronny Bugis dinilai membantu Rahmat melancarkan aksinya. Ronny mengantar Rahmat Kadir ke kediaman Novel di Jalan Deposito Blok T Nomor 8 RT003/RW010, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ronny dinilai tidak mengetahui rencana Rahmat yang akan menyiram Novel dengan air keras. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yaitu satu tahun penjara. 

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Djuyamto dengan hakim anggota Agus Darwanta dan Taufan Mandala di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Jalan Gajah Mada, Petojo Utara, Jakarta Utara, Kamis (16/7/2020).

Hasil putusan tersebut membuat geger dan memantik kontroversi dari berbagai macam kalangan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan pun meminta tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasusnya. Novel merasa pelaku sebenarnya belum ditangkap. Menurut anggota tim advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana penanganan perkara yang dilakukan kepolisian terbukti gagal. Mereka tak berhasil mengungkap skenario dan aktor intelektual penyiraman air keras terhadap Novel.

"Presiden harus segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menyelidiki ulang kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan," kata anggota tim advokasi Novel Baswedan, Kurnia Ramadhana, di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2020.

Pihaknya meminta Jokowi bertindak. Hanya Jokowi yang bisa memberikan pencerahan dalam kasus Novel.

"Dengan hormat kami ingatkan Bapak Presiden bahwa Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kejaksaan Agung berada di bawah langsung Presiden karena tidak ada kementerian yang membawahi kedua lembaga ini. Baik buruk penegakan hukum adalah tanggung jawab langsung Presiden yang akan terus tercatat dalam sejarah negara hukum Republik Indonesia," tegas Kurnia.


(ARV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai video ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif