Penolakan Tapera oleh KSPSI dan elemen buruh menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap program ini. Kekhawatiran ini terkait dengan kurangnya partisipasi, transparansi, potensi penyalahgunaan, beban baru bagi buruh, dan solusi perumahan yang kurang tepat. Pemerintah perlu mempertimbangkan masukan dan kekhawatiran ini untuk membangun program Tapera yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak.
"nah artinya kan ini kayak pemerintahan preman gitu loh ya kan main paksa paksa aja orang harus ikut dan itu yang kita ini kan duit kita kan duit kita kok disuruh setor gitu loh dan kita nggak tahu uang itu ujungnya akan seperti apa ya karena itu baru bisa disentuh 38 tahun kemudian" ujar Ketua Umum DPP KSPSI Moh. Jumhur Hidayat
KSPSI dan buruh menuntut pemerintah untuk menunda Tapera dan melakukan dialog terbuka dengan semua pihak terkait untuk mencapai solusi yang lebih adil dan transparan.
Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(rzs) 
