Johnson Panjaitan selaku Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J menyebut Satgassus menjadi salah satu kelambatan pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Organisasi tersebut dinilai punya kekuatan berlebih (overpower) dengan ratusan personel pilihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Johnson meminta politik ketatanegaraan turun tangan terkait pembubaran Satgassus oleh Polri, karena menurutnya hal ini tidak bisa diselesaikan secara internal.
Dalam hal ini politik ketatanegaraan yang dimaksud adalah DPR. DPR diminta mempertanyakan secara resmi pembubaran Satgassus karena DPR sebagai pengawas, yakni dengan mengaudit senjata, program, orang yang terlibat, kasus-kasusnya, dan pengelolaan anggarannya. Hal ini perlu dilakukan dan hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat karena berkenaan dengan Sambo sebagai kepala Satgassus.
Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Dalam hal ini politik ketatanegaraan yang dimaksud adalah DPR. DPR diminta mempertanyakan secara resmi pembubaran Satgassus karena DPR sebagai pengawas, yakni dengan mengaudit senjata, program, orang yang terlibat, kasus-kasusnya, dan pengelolaan anggarannya. Hal ini perlu dilakukan dan hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat karena berkenaan dengan Sambo sebagai kepala Satgassus.
Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.
Google News
(ARV) 
