Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan DPR mendesak Kapolri untuk melaksanakan perbaikan sistem reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dan akuntabel. Perbaikan sistem itu dibutuhkan untuk memastikan Polri tetap dalam satu barisan. Dengan begitu, penyalahgunaan kewenangan diyakini tidak akan ada lagi.
Salah satu bentuk perbaikan yang dibutuhkan yakni memastikan seluruh orang yang bekerja di Polri merupakan pihak internal. DPR tidak mau ada pihak eksternal bekerja di Polri. Habiburokhman mencontohkan soal penasehat Kapolri atau penasehat ahli. Dirinya mempertanyakan apakah ini tidak tumpang tindih dengan stafsus, tidak adakah SDM dari internal, karena penasehat harus dari eksternal.
Desakan ini sudah diminta DPR saat rapat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Dalam rapat itu, DPR juga mendukung Sigit untuk tegas dalam pengusutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J).
Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Salah satu bentuk perbaikan yang dibutuhkan yakni memastikan seluruh orang yang bekerja di Polri merupakan pihak internal. DPR tidak mau ada pihak eksternal bekerja di Polri. Habiburokhman mencontohkan soal penasehat Kapolri atau penasehat ahli. Dirinya mempertanyakan apakah ini tidak tumpang tindih dengan stafsus, tidak adakah SDM dari internal, karena penasehat harus dari eksternal.
Desakan ini sudah diminta DPR saat rapat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Dalam rapat itu, DPR juga mendukung Sigit untuk tegas dalam pengusutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J).
Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id.
Google News
(ARV) 
