Sebuah laporan terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyoroti situasi memprihatinkan di sektor perumahan Indonesia. Dengan angka mencengangkan, sekitar 9,9 juta keluarga masih terjebak dalam kondisi tanpa rumah, menunggu kepemilikan yang layak. Namun, lebih dari itu, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, jumlah rumah yang tidak layak huni mencapai angka yang mengkhawatirkan, mencapai 26 juta unit.
Jumlah unit yang harus diselesaikan mencakup berbagai solusi, tergantung pada kondisi masing-masing. Bagi mereka yang belum memiliki rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu pilihan utama. Namun, bagi mereka yang rumahnya tidak layak huni, kebutuhan akan Kredit Renovasi Rumah menjadi mendesak
"flpp fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang sumbernya dari apbn itu rata-rata tahun lalu itu ada sekitar 229 ribu yang disediakan tahun ini agak turun 167 ribu ya. itu salah satu program lalu program yang lainnya yang tapera nah tapera sendiri hari ini masih jumlahnya kecil karena tadi memang sampai saat ini belum dilakukan pungutan ya nanti kalau sudah besar harusnya nanti ini bisa menopang bersama-sama dengan DANA apbn tadi bisa menyelesaikan backlock yang besar tadi" jelas Dirjen Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna
Hai, Sobat Medcom.id! Kalau kamu punya video peristiwa menarik bisa mengirimkannya ke redaksi@medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(rzs) 
