Taufik Basari: Tak Harus Menunggu RKUHP dalam Pembahasan RUU PKS

NewsMaker RUU PKS
Medcom • 25 Juli 2020 19:54
Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, mengatakan tidak harus menunggu pembahasan menunggu penyelesaian Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Taufik tak memungkiri RUU PKS dan RKUHP memiliki kaitan dalam segi substansi. RUU PKS juga mengatur ketentuan pidana. Hanya saja, kata Taufik, tak semua ketentuan pidana dalam RUU PKS diatur pada RKUHP.

Taufik memerinci sejumlah ketentuan pidana yang diatur dalam RUU PKS, yakni jenis-jenis kekerasan seksual, peran dan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual dalam bentuk edukasi kepada masyarakat, kemudian melakukan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap korban terkait pemulihan terhadap trauma yang dialaminya.

Taufik mengatakan Partai NasDem totalitas mengusung dan mendorong RUU PKS dibahas di DPR dan disahkan menjadi undang-undang. Apalagi, Indonesia memasuki keadaan darurat kekerasan seksual.

(ARV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai video ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif