Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamputasi kewenangan menteri dan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota berpotensi meluluhlantakkan upaya deregulasi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Keputusan itu boleh jadi kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk menggenjot investasi. Pasalnya, deregulasi merupakan tulang punggung dari seluruh paket kebijakan ekonomi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id