Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa tidak ada urgensi dalam revisi UU KPK. Tapi, revisi ini terlihat dipaksakan dan seperti memperkuat DPR, Sabtu (6/2/2016). Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id