Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyebut pemilihan Pimpinan DPD merupakan akrobatik politik yang sempurna dan mengelabui rakyat. Karena setelah tatib peraturan masa jabatan pimpinan 2,5 tahun dibatalkan oleh MA, DPD tak perlu menggelar paripurna pemilihan. Tapi yang terjadi DPD malah memaksakan menggelar paripurna pemilihan dan setelah ada orang terpilih, DPD mengeluarkan Tatib Nomor 3 tahun 2017 dan melakukan pemilihan lagi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id