Verifikasi Akal-akalan (6)

Atas nama keadilan politik, Mahkamah Konstitusi mewajibkan seluruh parpol mengikuti verifikasi faktual bukan verifikasi berdasarkan sistem informasi parpol (Sipol). Sayangnya putusan MK itu mendapat penolakan dari para pemangku kepentingan yaitu sebagian besar parpol, KPU dan Pemerintah. Mereka bersepakat pemeriksaan sipol setara dengan verifikasi faktual.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id