Pakar Hukum: DPD Harus Batalkan Rencana Pemilihan Pimpinan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai rapat paripurna DPD pada Senin mendatang tidak bisa melaksanakan pemilihan ketua baru. Hal ini karena Mahkamah Agung telah memerintahkan DPD untuk mencabut aturan tata tertib mengenai masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id