Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mestinya disusun di atas asas keterbukaan, bertanggung jawab, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tiga asas itulah yang diabaikan dengan kesadaran penuh dalam penyusunan Rancangan APBD 2015 DKI Jakarta. Pengabaian itu pula yang berujung pada perseteruan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD setempat. Perseteruan antara Gubernur Basuki yang akrab disapa Ahok dan DPRD diawali dengan munculnya mata anggaran yang disebut Ahok sebagai anggaran 'siluman' senilai Rp12,1 triliun. Mata anggaran 'siluman' itu muncul setelah RAPBD 2015 disetujui bersama eksekutif dan legislatif, Senin (2/3/2015). Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id